Prabumulih - Kementerian PUPR selama empat tahun terakhir telah memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 1.707 unit rumah di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Kementerian PUPR pun mengapresiasi langkah yang diambil Pemkot Prabumulih yang menggandeng peran aktif perusahaan BUMN dan swasta serta pegawai dan masyarakat melalui program infaq Baznas untuk membantu merenovasi rumah tidak layak huni yang ada di daerah tersebut.
"Ya kami selama empat tahun sejak 2014 hingga 2017 telah membedah 1.707 unit rumah warga yang tidak layak huni," ujar Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Johny Sofyan Fajar Subrara saat memberikan buku tabungan Program BSPS di Pendopo Rumah Dinas Walikota Prabumulih, Kota Prabumulih, Senin (10/7).
Berdasarkan data yang ada, rincian bantuan bedah yang diberikan pada tahun 2014 sebanyak 756 unit, 2015 sebanyak 259 unit, 2016 sebanyak 325 unit dan 2017 sebanyak 367 unit. Total anggaran untuk program BSPS di Kota Prabumulih tahun 2017 mencapai angka Rp 5,5 milyar.
Johny menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi langkah yang diambil Pemkot Prabumulih untuk mendorong program yang akrab dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah. Pemkot Prabumulih pun dianggap sangat responsif dan ikut turun langsung ke lapangan guna membantu masyarakat yang rumahnya di nilai tidak layak huni.
"Kami juga sudah mendengar informasi dan melihat langsung bahwa Pemkot Prabumulih tidak hanya mengandalkan dana bantuan APBN dari pemerintah pusat dalam program bedah rumah ini. Bentuk dukungannya dengan mengalokasikan dana APBD, CSR perusahaan dan infaq pegawai melalui Baznas untuk membantu program bedah rumah. Ini perlu di contoh oleh daerah lain di Indonesia," terangnya.
Johny menuturkan, berdasarkan data Susenas Badan Pusat Statistik tahun 2015 ada sekitar 11.4 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah. Selain itu ada 3.4 juta rumah tidak layak huni yang memerlukan bantuan agar menjadi lebih layak huni.
"Kalau kita hanya mengandalkan dana APBN tentu sangat terbatas tentu targetnya tidak akan tercapai. Oleh karena itu kami sangat mendorong agar setiap Pemda mulai dari tingkat kabupaten/ kota untuk mereplikasi program bedah rumah ini," tandasnya.
Pola penanganan rumah tidak layak huni secara "keroyokan" dan mendorong gotong royong antar warga seperti program BSPS ini diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat kurang mampu. Adanya integrasi program antar kementerian di tingkat pusat, Pemda dan perusahaan serta masyarakat sekitar tentunya akan menjangkau lebih banyak rumah tidak layak huni.
"Program BSPS ini hanyalah stimulan pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumahnya. Pemda, perusahaan dan masyarakat sekitar juga harus aktif membantu warga yang di rasa rumahnya tidak layak huni. Sebab melalui pola gotong royong masyarakat akan menerima manfaat dari program ini," katanya.
Sementara itu, Walikota Prabumulih H Ridho Yahya menuturkan, pihaknya sangat terbantu dengan program BSPS dr pemerintah pusat ini. Dirinya juga memiliki impian agar seluruh rumah di Kota Prabumulih bisa segera bebas dari rumah tidak layak huni.
"Saya ingin agar Kota Prabumulih bisa menjadi percontohan bagi daerah lain dalam pelaksanaan program bedah rumah ini," ungkapnya.
Pemkot Prabumulih, juga melakukan pendampingan serta memberikan bantuan pada program bedah rumah dan memberikan bantuan untuk usaha masyarakat. Jika pemerintah pusat memberikan bantuan senilai Rp 15 juta maka dana APBD untuk pendampingan program serupa dianggarkan dua kali lipat yakni Rp 30 juta. Infaq dari 5.000 pegawai melalui Baznas juga disalurkan untuk program ini.
"Kami juga memberikan bantuan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari bantuan untuk berdagang, usaha las, becak motor hingga gerobak sampah. Kami ingin selain rumahnya baik mereka juga memiliki usaha. Badan pertanahan juga memberikan bantuan sertifikat rumah bagi yang mendapatkan bantuan ini," katanya. (Ris)
