Bogor – Tahun 2016 telah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai tahun percepatan pembangunan yang fokus pada deregulasi serta penyediaan infrastruktur. Upaya penyederhanaan berbagai peraturan yang menghambat ditujukan agar pemerintah lebih responsif pada upaya pencapaian tujuan pembangunan. Karena hal tersebut, tuntutan untuk meningkatkan jumlah ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dalam lima tahun kedepan akan terus meningkat yang juga sejalan dengan meningkatnya jumlah anggaran yang dikelola.
Sumber daya keuangan yang berasal dari APBN untuk penyelenggaraan infrastruktur PUPR tersebut merupakan salah satu elemen penting dalam pencapaian Visi Kementerian PUPR, yaitu Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Andal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Upaya meningkatkan kesiapan SDM yang kompeten, salah satunya dalam bidang keuangan, diharapkan dapat mendorong terwujudnya SDM PUPR yang berfungsi sebagai motor penggerak penyelenggaraan infrastruktur PUPR.
Karena itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyelenggarakan Diklat Keuangan Bagi Pejabat Administrator Non-Keuangan di lingkungan Kementerian PUPR.
“Sebagai salah satu unsur pelaksana yang mewakili seluruh unit kerja di Kementerian PUPR, SDM di bidang keuangan diharapkan dapat menggunakan sumber daya keuangan yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR secara optimal, baik pada unit kerja unsur pelaksana, unsur penunjang, maupun pada unsur pemberi dukungan manajemen”, demikian disampaikan Kepala BPSDM, Andreas Suhono, dalam acara pembukaan Diklat.
Andreas juga menambahkan, “Peningkatan pengetahuan di bidang keuangan bukan satu satunya kunci keberhasilan, namun pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penambahan keterampilan, serta perbaikan sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai moral dan etika bangsa Indonesia, serta budaya kerja Kementerian PUPR tetap perlu mendapatkan perhatian khusus, sehingga kita dapat menghadirkan sosok Insan PUPR yang inovatif, professional, bertanggung jawab, melayani, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah”.
Melalui pelatihan yang diselenggarakan selama tiga hari (08 – 10 Mei) di Pusat Pelatihan Kepemimpinan Wikasatrian Bogor dan diikuti 31 peserta ini, diharapkan para pejabat administrator selain mampu memahami pentingnya laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis yang lebih baik, juga mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan praktis tentang konsep, perilaku, dan pengendalian anggaran, serta kemampuan dalam menggunakan berbagai alat analisa laporan keuangan dan informasi keuangan dalam membantu kelancaran penyediaan infrastruktur bidang PUPR.
