Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung program prioritas pemerintah untuk mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan, konektivitas, perumahan dan permukiman.
Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menjadi lumbung pangan nasional. Dukungan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan bendungan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Bendungan yang tengah dibangun di Kalsel yakni Bendungan Tapin, di Kabupaten Tapin dengan kapasitas tampung 56,77 juta meter kubik.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa manfaat dari Bendungan Tapin adalah untuk penyediaan air irigasi seluas 5.400 hektar. Kemudian mensuplai air untuk Bendung Lino yang berada dibawahnya, karena selama ini Bendung Lino hanya mengandalkan air hujan.
Jika Bendung Lino mendapatkan suplai dari Bendungan Tapin, maka dalam dua tahun bisa tiga kali tanam padi. Sementara kalau Bendung Lino tidak mendapat suplai, maka dalam setahun hanya sekali masa tanamnya. Saat ini progres konstruksinya telah mencapai 12,61 persen dan progres keuangan 24,73 persen.
Selain sebagai sumber air irigasi, Bendungan Tapin juga akan menjadi sumber air baku sebesar 500 liter per detik dan dapat menjadi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 3,3 megawatt (MW). Bendungan Tapin merupakan salah satu bendungan baru yang dibangun di era Presiden Joko Widodo yang mulai dikerjakan pada Oktober 2015 serta ditargetkan rampung pada 2019.
Selain Bendungan Tapin, di Provinsi Kalsel juga akan dibangun bendungan yang lebih besar lagi yakni Bendungan Riam Kiwa dengan daya tampung 127 juta meter kubik. Manfaatnya bisa mengairi jaringan irigasi hingga 5.000 hektar lahan, air baku, dan juga menjadi PLTA berkapasitas 2,7 MW. Beberapa waktu sebelumnya, Bendungan Riam Kiwa ditawarkan oleh Menteri Basuki kepada Pemerintah China untuk dapat dibiayai pembangunannya melalui pinjaman mulai tahun 2018 mendatang.
Selain bendungan, Kementerian PUPR juga merehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada dan membangun jaringan irigasi baru pada tiga Daerah Irigasi (DI), yaitu DI Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, DI Batang Alai di Hulu Sungai Tengah dan DI Pitap di Kabupaten Balangan.
DI Amandit yang dibangun pada 2015 dan memiliki luas potensial 5.472 hektar, luas potensial 2.000 hektar, dengan panjang saluran irigasi primer 26.852 m, saluran sekunder 49.784 m, dan dimanfaatkan oleh 1.050 petani. DI Amandit tengah direhab dan dibangun jaringan irigasi baru dengan anggaran Rp 96,7 miliar dan mencapai progres fisik 42,1 persen.
Kemudian DI Batang Alai, memiliki luas potensial 5.000 hektar, luas fungsional 900 hektar, dengan panjang saluran irigasi primer 3.500 m dan saluran sekunder 30.233 m yang bermanfaat bagi 800 orang petani. DI Batang Alai tengah direhab dan dibangun jaringan irigasi baru pada 2015 dan mencapai progres fisik 28,6 persen.
DI Pitap mengairi lahan dengan luas potensial 4.755 hektar, luas fungsional 1.000 hektar dengan panjang saluran primer 0,55 km dan saluran sekunder 32.550 meter yang bermanfaat bagi 800 orang petani. DI Pitap tengah direhab dan dibangun jaringan irigasi baru dengan anggaran Rp 265,5 miliar yang mulai dikerjakan sejak 2015 dan ditargetkan selesai pada 2017. Hingga awal April 2017, progres fisik mencapai 26,5 persen.
Konektivitas
Dalam hal konektivitas di Kalsel, juga tengah dibangun jalan akses Pelabuhan Trisakti yang akan dilaksanakan secara tahun jamak 2015-20118 dengan dana Rp 394,2 miliar.
Selain itu pada tahun 2016, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan Jembatan Basirih untuk meningkatkan konektivitas ke Pelabuhan Trisakti. Jembatan sepanjang 582 meter tersebut mulai dibangun pada 2013 dengan dana sebesar Rp 135,2 miliar.
Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
Untuk penataan lingkungan permukiman, Kementerian PUPR membangun fasilitas pendukung Kebun Raya Banua di Kota Banjarbaru yang telah selesai tahun 2016.
Selain itu juga dibangun Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah regional yang melayani 5 kabupaten/kota terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang diharapkan akan selesai konstruksi pada akhir Oktober 2018, dengan biaya konstruksi sebesar Rp 158 miliar.
TPA ini akan mengelola sampah yang berasal dari Kota Banjarbaru (200 ton/hari), Kota Banjarmasin (440 ton/hari), Kabupaten Banjar (70 ton/hari), Kabupaten Tanah Laut (40 ton/hari), dan Kabupaten Barito Kuala (40 ton/hari).
TPA sampah regional Banjarbakula diharapkan menjadi salah satu contoh sukses pengembangan TPA sampah regional di Indonesia, baik secara teknis, kelembagaan, pengaturan, maupun mekanisme pendanaannya.
Selain pembangunan infrastruktur besar, Kementerian PUPR juga melaksanakan program padat karya di bidang sumber daya air melalui program pemberdayaan untuk perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi di perdesaan atau dikenal sebagai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Sasaran program tersebut mencapai 39 kegiatan dengan luas 1.435 hektar.
Jenis kegiatan padat karya lainnya berupa pembersihan median, drainase dan pengecatan trotoar jalan. Sedangkan dalam penataan lingkungan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan penanganan sampah yang melibatkan masyarakat, serta peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 2.500 unit rumah dengan dialokasikan dana mencapai Rp 37,5 miliar.
