Bendungan Lolak Menjadi Sumber Air Irigasi 2.214 Hektar Sawah

15 November 2017  |  21:02 WIB
Share this post :
Bolaang Mongondow -- Bendungan Lolak yang terletak di Desa Pindol, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara merupakan salah satu bendungan baru yang pembangunannya dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni pada tahun 2015.

Bolaang Mongondow -- Bendungan Lolak yang terletak di Desa Pindol, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara merupakan salah satu bendungan baru yang pembangunannya dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni pada tahun 2015. "Progresnya sudah mencapai 46%. Mudah-mudahan bisa kita percepat penyelesaiannya dari rencana 2020 menjadi 2019. Saya lihat kondisinya kondusif semoga kerjanya bisa lebih baik dan lebih cepat," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai meninjau langsung lokasi pembangunan Bendungan Lolak, Selasa (14/11/2017).

Peninjauan ke Bendungan Lolak yang berjarak sekitar 210 km dari Kota Manado menjadi salah satu agenda kunjungan kerja Menteri Basuki ke Provinsi Sulawesi Utara disamping meninjau progres Tol Manado-Bitung dan Bendungan Kuwil Kawangkoan.

Meski pengerjaannya dilakukan percepatan namun mutu pekerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) diminta tetap dipegang. "Saya minta safety first dan zero accident. Pengawasan atau supervisi proyek harus teliti dan saya tidak mentoleransi kesalahan," ungkap Basuki. Menteri Basuki menjelaskan peringatan tersebut bukan bermaksud untuk meragukan kemampuan kontraktor dan konsultannya.

Kontrak pembangunan Bendungan Lolak dibagi menjadi dua yakni Proyek Bendungan Lolak senilai sebesar Rp 830 Miliar secara tahun jamak tahun 2015 – 2019 dengan kontraktor PT. Pembangunan Perumahan (Persero). Terjadinya perubahan desain konstruksi bendungan, maka dilakukan kontrak Proyek Bendungan Lolak Paket II senilai Rp. 821 Miliar dengan kontraktor PT. Pembangunan Perumahan (Persero)- PT. Asfhri Putralora (Kerjasama Operasi/KSO) dengan kontrak tahun jamak 2017 – 2021.

"Desainnya semula menggunakan peta gempa tahun 2004 yang kemudian diperbarui menggunakan peta gempa tahun 2010,” kata Menteri Basuki.

Perubahan mempengaruhi pada lereng untuk sebagai timbunan dengan kemiringan lereng hulu 1:2,5 ditambah berm pada elevasi 110 dan kemiringan lereng hilir 1:2.25 ada penambahan berm pada elevasi 95.

Rekomendasi Komisi Keamanan Bendungan tentang Sertifikasi Bendungan Lolak telah diterbitkan tanggal 25 Januari 2016. Kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Sertifikat Persetujuan Desain Bendungan Lolak dan Sertifikat Pelaksanaan Konstruksi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Tanggal 28 Januari 2016

Sebagai perusahaan konsultan supervisi adalah PT Indra Karya (Persero)-PT Mettana Engineering Consulta-PT Barunadri Engineering Consultant (KSO).

Bendungan ini memiliki luas area genangan 97,46 hektar dengan kapasitas tampung mencapai 16,1 juta meter kubik. Saat beroperasi akan memasok air irigasi seluas 2.214 hektar, mendukung penyediaan air baku 500 liter/detik, pariwisata, konservasi air dan memiliki potensi tenaga listrik 2,43 megawatt. Dengan adanya Bendungan Lolak ini diharapkan dapat memenuhi kontinuitas suplai air irigasi terutama pada musim kemarau yang selalu kekeringan dan penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Bendungan Lolak merupakan salah satu dari 13 bendungan baru yang kontrak pembangunannya ditandatangani tahun 2015. Dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 64 bendungan baru yang terdiri dari 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan (on going) untuk mendukung Nawa Cita mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan air.

Hadir dalam kunjungan tersebut Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soejono, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow dan Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, dan Direktur Utama PT Jasa Marga Desi Arryani. Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Arie Seriadi Moerwanto, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry TZ, Kepala BWS Sulawesi I Djidon R Watania dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)